POS Pendokumentasian Informasi Publik

  1. Layanan informasi di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelola secara terpusat (satu pintu) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diselenggarakan oleh Tim Pelaksana PPID Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Jenderal Soeharto, Nomor 57a, Naikoten I, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
  2. Tim PPID bertugas melakukan mengklasifikasi daftar informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Tim PPID berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai sumber informasi dalam hal ini Tim Kerja Teknis dan KLA (Kelompok Layanan Administrasi);
  4. Daftar layanan informasi yang telah diklasifikasi kemudian dikelompokkan sesuai jenis informasi (sesuai SK Penetapan Daftar Informasi Publik yang diterbitkan Kemendikdasmen);
  5. Pendokumentasian Informasi Publik dilakukan sesuai prosedur penetapan daftar informasi publik. Untuk Informasi Publik yang Wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib diumumkan secara serta-merta, dan Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat didokumentasikan dan dipublikasikan secara terbuka untuk publik, sedangkan Informasi Publik yang Dikecualikan.

POS Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

  1. Layanan informasi di Balair Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelola secara terpusat (satu pintu) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diselenggarakan oleh Tim PPID Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Jenderal Soeharto, Nomor 57a, Naikoten I, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
  2. Tim PPID bertugas melakukan mengklasifikasi daftar informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Tim PPID berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai sumber informasi dalam hal ini KKLP (Kelompok Kepakaran Layanan Profesional) dan KLA (Kelompok Layanan Administrasi);
  4. Daftar layanan informasi yang telah diklasifikasi kemudian dikelompokkan sesuai jenis informasi (sesuai pembagian daftar informasi publik);
  5. PPID mengajukans usulan uji konsekuensi untuk jenis data/informasi yang dikecualikan ke PPID Unita Utama Kemendikdasmen dalam hal ini BKHM. Pelaksanaan uji konsekuensi dilakukan bersama PPID Kemendikdasmen.
  6. Daftar Informasi Publik yang dikecualikan, yaitu dokumen yang berisi data-data pribadi.
  7. Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi yang dikecualikan dilakukan sesuai hasil uji konsekuensi yang kemudian diterbitkan dalam SK Kemendikdasmen.

POS Penetapan dari Pemuktahiran Daftar Informasi yang dikecualikan

  1. Layanan informasi di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelola secara terpusat (satu pintu) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diselenggarakan oleh Tim Pelaksana PPID Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Jenderal Soeharto, Nomor 57a, Naikoten I, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
  2. Tim PPID bertugas melakukan mengklasifikasi daftar informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Tim PPID berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai sumber informasi dalam hal ini Tim Kerja Teknis dan KLA (Kelompok Layanan Administrasi);
  4. Daftar layanan informasi yang telah diklasifikasi kemudian dikelompokkan sesuai jenis informasi dan dilakukan usulan Uji Kosenkuensi;
  5. Penetapan dan pemutakhiran daftar informasi yang dikecualikan dilakukan sesuai hasil uji konsekuensi yang telah dilakukan PPID Unit Utama;
  6. Balai Bahasa NTT sebagai PPID Pelaksana melaksanakan pemutakahiran data informasi dikecualikan sesuai SK Kemendikdasmen tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

POS Penetapan dari Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

  1. Layanan informasi di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur dikelola secara terpusat (satu pintu) oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang diselenggarakan oleh Tim PPID Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jalan Jenderal Soeharto, Nomor 57a, Naikoten I, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
  2. Tim PPID bertugas melakukan mengklasifikasi daftar informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Tim PPID berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai sumber informasi dalam hal ini Tim Kerja Teknis dan KLA (Kelompok Layanan Administrasi);
  4. Daftar layanan informasi yang telah diklasifikasi kemudian dikelompokkan sesuai jenis informasi (sesuai SK Kemendikdasmen tentang Penetapan Daftar Informasi Publik);